Catat! Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024 di Indonesia

Jakarta, Konsumenesia – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 telah resmi naik. Tercatat sudah ada 33 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP 2024.

Namun perlu dicatat bahwa persentase ini tidak berarti besaran nominal kenaikannya pun menjadi yang paling tinggi, lantaran persentase kenaikan UMP 2024 mengacu pada besaran UMP 2023.

Berikut daftar UMP 2024 yang telah ditetapkan masing-masing kepala daerah Provinsi.

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963
5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi
22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
24. UMP 2024 Kalimantan Utara, menunggu putusan resmi
25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)
27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)
28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%
30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)
31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi
32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).

Sementara itu, beberapa provinsi baru sebagai hasil pemekaran di Papua, mengikuti besaran UMP 2024 Provinsi Papua.

APINDO: Kenaikan UMP 2024 Masih Ideal

Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), kenaikan UMP 2024 ini masih dalam batas ideal. Diketahui, kenaikannya berkisar 1,19-4,89 persen di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, naiknya UMP 2024 tak begitu berdampak pada perusahaan. Hanya saja karena besaran kenaikannya berbeda-beda maka dampaknya pun berbeda.

Meski demikian, ia mengatakan perumusan kenaikan UMP 2024 ini cukup proporsional dengan landasan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. 

Lebih lanjut, ia meminta kepada setiap pihak dapat menghormati keputusan yang diambil terkait kenaikan UMP 2024, dan dengan adanya kenaikan ini dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalani usaha serta berinvestasi di Indonesia.

Catatan dari Pegiat Usaha

Sementara itu Bob Azam (Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO) melihat kenaikan upah yang merujuk PP 51/2023 ini telah mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan tenaga kerja. Dengan demikian, ia menjabarkan beberapa catatan dari pegiat usaha terkait penghitungan kenaikan UMP 2024.

Pertama, memberi kewenangan lebih luas bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam memberikan masukan pembuatan kebijakan.

Kedua, Dewan Pengupahan pusat dan daerah perlu diperkuat sesuai peran penting mereka dalam komunikasi, pengawasan, dan pembinaan dalam implementasi PP Pengupahan.

Ketiga, penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan, harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Terakhir, menjadi dasar ketentuan setiap daerah untuk mencegah kesenjangan upah minimum antar daerah.